. Intelligence providers should abandon the previous paradigm in comprehending threats and spend shut notice to new issues such as world-wide terrorism.
Dalam beberapa kasus, misalnya kasus Munir, pelaku-pelaku giat/operasi yang diadili atas pembunuhan Munir. Jika memang untuk menangani Munir tidak perlu dilakukan pendekatan keras, cukup dengan penggalangan cerdas, maka yang harusnya atau setidaknya ikut diadili adalah pemberi perintah dalam operasi tersebut.
The precision, completeness and validity of any statements made inside just this write-up generally are certainly not particular. We settle for no lawful responsibility for just about any mistakes, omissions or representations.
The public trauma from amazing intelligence ‘powers’—especially military intelligence—allowing Charge of the public sphere as well as political technique hasn't fully disappeared still. In a country that has seasoned 32 decades of authoritarian in the Orde Baru (New Purchase) rule (1965-1998), the arrangement of all intelligence things in government organizations and ministries remains a vital challenge.
Badan Intelijen Negara perlu diimbangi oleh lembaga kontraintelijen untuk mencegah tindakan-tindakan dari pihak oposisi yang menghambat aktivitas intelijen Indonesia sekaligus mencegah kegiatan/operasi intelijen asing yang mengancam Indonesia.
Fortunately, in the course of discussions in the DPR, there have been variations and improvements, although not all of these had develop into a lot more moderate and accommodated proposals by NGOs. Matters that also necessary to be enhanced when this law was passed have been then challenged in the Constitutional Courtroom. And Despite the fact that, eventually, civil society ‘dropped’ During this judicial evaluation lawsuit, this example exhibits the hope of contributing for the development of intelligence that may be in step with the rules of democracy as well as rule of regulation adopted by Indonesia.
BAKIN, which afterwards grew to become BIN, remains to be under the scrutiny from the armed forces, especially concerning their alleged connection to many social conflicts and violent acts that happened immediately after 1998, observed as a mirrored image of Soeharto’s ‘anger.’ There are actually 3 sights formed presently. 1st
Intelijen di era awal kemerdekaan memang terjadi militerisasi mengingat ancaman saat itu adalah ancaman perang dari luar selain ancaman disintegrasi dari dalam.
Konflik yang terjadi di Poso adalah karena konflik antar elit politik yang mana reformasi intelijen para elit politik daerah memanfaatkan agama sebagai tameng dan kendaraan politik yang bertujuan mengamankan dan mencapai kepentingan politik dan ekonomi di wilayah Poso dengan cara memobilisasi mssa melalui hasutan isu agama dan etnis.[5]
Permasalahan intelijen di negara Pancasila sekarang adalah ketidakmengertian kelompok kecil masyarakat sipil bahwa perlindungan terhadap individu oleh intelijen seharusnya mereka artikan sebagai perlindungan terhadap individu oleh intelijen seharusnya mereka artikan sebagai perlindungan terhadap segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia.
Rizal juga menyuarakan hal yang serupa dengan Aditya, bahwa akuntabilitas sangat penting dalam menjaga efektivitas pengawasan intelijen. Ia menegaskan bahwa walau pengawasan intelijen tidak bisa bersifat terbuka sepenuhnya, namun prinsip akuntabilitas harus tetap diutamakan.
Cara pandang Soeharto terhadap ancaman yang muncul saat itu menjadikan intelijen tidak hanya sebagai instrumen politik, tapi juga menjadikan intelijen sebagai konsolidasi militer.
Hal ini tentunya intelijen indonesia menuntut intelijen Indonesia, sebagai pengemban fungsi deteksi dan cegah dini, mampu mengidentifikasi kerawanan dan ancaman terhadap kewibawaan kedaulatan negara secara Experienced, tanpa mengurangi prinsip-prinsip bekerja dalam diam.
Mereka merasa bahwa Indonesia adalah penjajah, maka dari itu otonomi khusus yang ditawarkan oleh pemerintah Indonesia sampai saat ini bukanlah solusi atas konflik antara OPM dan pemerintah pusat.